Denda 200Jt untuk setiap Pelanggaran Kualitas Pelayanan Telekomunikasi

Tarif Nelpon dan SMS murah banget? semua pasti suka. Apalagi ditambah dengan bonus nelpon atau SMS gratis. Sayangnya, para operator telekomunikasi seringkali melalaikan kualitas pelayanannya kepada masyarakat.  Obrolan telepon yang tiba-tiba saja terputus sering kita alami, belum lagi SMS yang gak nyampe-nyampe dalam 1 hari. Sehingga harga murah kadang-kadang diterjemahkan sebagai kualitas murahan.

Lah, terus sebagai pengguna apa harus nrimo aja dengan kualitas seadanya? Ya, gak donk. Pemerintah sudah mengatur standar kualitas pelayanan ini dengan sepaket regulasi yang mengatur Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh, Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Tetap Lokal, Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Bergerak Seluler, Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Tetap Mobilitas Terbatas, dan Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Tetap Sambungan Internasional. Bagi yang pengen tahu banyak mengenai parameter-parameter apa saja yang diatur di dalamnya bisa ngeklik ini.

Bagaimana jika operator tidak dapat memenuhi standar yang diatur pemerintah tersebut? Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2009 tentang Tarif dan Jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Depkominfo yang baru saja ditandatangani tanggal 16 Januari 2009 oleh SBY ini menyebutkan  bahwa jika tidak memenuhi standar kualitas layanan yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp.  200 Jt per pelanggaran.

Tapi para operator bisa tenang dulu di tahun ini karena pengenaan sanksi administrasi ini baru mulai diberlakukan di tahun 2010🙂

Selain Kualitas Pelayanan, beberapa hal penting yang juga di atur dalam PP No.7/2009 ini adalah sebagai berikut :

No.

Jenis PNBP

Satuan

Tarif

Keterangan

1. Pungutan Biaya Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi per tahun buku 0,50% dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi Sesuai ketentuan, sebelumnya 1%.
2. Sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran pemenuhan kewajiban dari izin penyelenggaraan telekomunikasi dan atau jasa telefoni dasar, karena tingkat pencapaian pembangunannya hanya:
a. 0% – 40% dari kewajiban. persentase / tahun Rp 600.000.000,-
b. 41% – 70% dari kewajiban. persentase / tahun Rp 400.000.000,-
c. 71% – 90% dari kewajiban. persentase / tahun Rp 200.000.000,-
3. Sanksi berupa denda karena tidak memenuhi standar kualitas layanan yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. per pelanggaran Rp 200.000.000,-
4. Sanksi berupa denda karena pelanggaran akibat tidak adanya kepatuhan terhadap jadwal penyediaan interkoneksi (jadwal proses pemberian jawaban, jadwal proses negosiasi, jadwal proses penyediaan akses, dan lainnya) sebagaimana diatur di dalam peraturan yang berlaku. per pelanggaran Rp 600.000.000,-
5. Sanksi berupa denda karena pelanggaran diskriminasi harga dan akses interkoneksi. per pelanggaran Rp 10.000.000.000,-
6. Sanksi berupa denda karena pelanggaran penggunaan produksi dalam negeri akibat belanja modal yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. persentase / tahun 15% x (Kekurangan Kewajiban) % x Belanja Modal / tahun
7. Sanksi berupa denda karena pelanggaran penggunaan produksi dalam negeri akibat belanja operasional yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. persentase / tahun 15% x (Kekurangan Kewajiban) % x Belanja Operasional / tahun
8. Tidak memenuhi layanan minimal yang wajib disediakan. per jenis layanan Rp 10.000.000,-

ket : tabel di atas diambil dari web postel

9 responses

  1. koq pungutan BHP-nya turun ya?.. turun juga dong income-nya.. hehehe

    Yang penting, penegakan aturan tersebut harus tegas…
    walau dendanya 100 perak, yang penting semua pihak yang melanggar ditindak.
    tidak tarik ulur kepentingan sepertin halnya penegakan aturan-aturan yang lain.

  2. @bangpay n Bobby : kelamaan ya, nunggu 2010? sanksinya harus nunggu 1 tahun setelah PP keluar biar operator n pemerintah siap menjalankan aturannya. Harusnya sie udah 2009 ini, mungkin karna PP-nya telat keluarnya ya telat juga deh sanksinya

    @masicang : pertama coba hub CS operator, kalo kejadiannya berulang kirim aja surat ke BRTI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s